standar nasional pendidikan

STANDARISASI NASIONAL PENDIDIKAN

  1. Standar Nasional Pendidikan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa Standar Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Pasal 3 dan 4).

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 PP No. 19 Tahun 2007) untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pengukuran kualitas pendidikan. Standar tersebut bukan merupakan ukuran yang statis yang tidak berubah, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan. Selain itu standar nasional pendidikan juga berfungsi sebagai pemetaan pendidikan yang bermutu. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (3), yang menyatakan perlunya pemerintah mengusahakan suatu sistem pendidikan nasional yang mengarah kepada peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, maka disusun Undang-Undang yang khusus mengatur masalah pendidikan.

Pada zaman Orde Baru UU pendidikan disusun pada tahun 1989 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan Nasional yang terdiri dari 22 Bab dan 77 Pasal. Di dalamnya mencakup dari mulai dasar dan tujuan, penyelenggaraan pendidikan termasuk Wajib Belajar, Penjamin kualitas pendidikan serta peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional.Dalam undang-undang ini secara tegas disebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ini berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan pendidikan dalam tataran praktis harus mengacu pada dua landasan tersebut.

Adapun fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Pasal 3). Dengan memperhatikan pasal tersebut nampak jelas bahwa segala upaya pendidikan harus merupakan kegiatan yang dapat mencapai tujuan tersebut, sudah tentu hal itu memerlukan ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat menjadikan pencapaian tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dalam rangka melaksanakan dan menjabarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah mengeluarkan peraturan ini agar penyelenggaraan pendidikan dapat sesuai dengan yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 yakni pendidikan yang baik dan berkualitas. Untuk itu diperlukan terlebih dahulu menentukan standar yang harus menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan pada tataran messo dan mikro, dalam hubungan ini Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dapat dipandang sebagai upaya ke arah pencapaian hal tersebut.

Suatu hal yang cukup penting dalam PP ini adalah perlunya dibentuk suatu Badan yang bernama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai badan yang menentukan standar dan kriteria pencapaian dalam penyelenggaraan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada dasarnya hanya merupakan standar umum penyelenggaraan pendidikan, sehingga diperlukan operasionalisasi dalam berbagai aspek pendidikan. Hal ini tercantum dalam PP tersebut tentang lingkup standar yang harus ada seperti standar isi, standar proses, standar lulusan dan standar lainnya, di samping masalah standarisasi penyelenggaraan pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan. Adapun secara lebih jelas, standarstandar yang harus menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, mencakup:

1) Standar isi,

2) Standar proses,

3) Standar kompetensi lulusan,

4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan,

5) Standar sarana dan prasarana,

6) Standar pengelolaan,

7) Standar pembiayaan, dan

8) Standar penilaian pendidikan.

 

Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboraturium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, serta sumber belajar lainnya, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan tekhnologi informasi dan komunikasi.

Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

 

 

Pos ini dipublikasikan di makalah, profesi keguruan, standar nasional pendidikan dan tag , , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke standar nasional pendidikan

  1. Anonim berkata:

    thnkuuuuuu

Terima Kasih Sudah Berkunjung. Jangan Lupa Tinggalkan Komentar atau Jempol Manisnya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s